Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

Reorientasi Kebijakan PAD melalui Tata Kelola Pariwisata Sungai di Kutai Kartanegara: Perspektif Hukum Positif dan Islam

Mohammad Ridwan — 2026-05-04

Kemandirian fiskal daerah merupakan indikator penting keberhasilan desentralisasi dan efektivitas otonomi daerah. Dalam kerangka tersebut, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuntut inovasi kebijakan yang mampu mengembangkan sumber-sumber ekonomi baru yang berkelanjutan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi strategis dalam pengembangan pariwisata sungai di koridor Sungai Mahakam yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber PAD. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum dan kebijakan daerah dalam pengelolaan pariwisata sungai serta merumuskan model reorientasi kebijakan PAD melalui tata kelola pariwisata sungai yang terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta pendekatan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam melalui kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih terbatas karena lemahnya integrasi regulasi, belum optimalnya sistem pemungutan retribusi berbasis digital, serta minimnya pengaturan partisipasi komunitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan menuju model Smart River Tourism Governance yang mengintegrasikan digitalisasi retribusi, penguatan kelembagaan komunitas dan BUMDes, serta pembentukan skema konservasi lingkungan. Integrasi antara prinsip governance modern dan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah memberikan landasan normatif bagi pengelolaan pariwisata sungai yang transparan, berkelanjutan, dan berorientasi paada kemaslahatan publik.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Kepada Anak Dalam Masyarakat Indonesia

M. Alwi Romadani — 2026-05-04

Hibah merupakan salah satu instrumen dalam hukum Islam yang digunakan sebagai sarana pengalihan harta ketika pemberi masih hidup. Dalam praktiknya di masyarakat Indonesia, hibah sering diberikan oleh orang tua kepada anak sebagai bentuk kasih sayang sekaligus sebagai alternatif pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia untuk menghindari konflik warisan. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait keadilan antar anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hibah kepada anak dalam masyarakat Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan library research, melalui kajian terhadap Al-Qur’an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hibah diperbolehkan dalam hukum Islam, pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip keadilan (al-‘adl wajib) dan tidak menimbulkan kerugian (la dharar wa la dirar). Dalam kenyataannya, praktik hibah di masyarakat masih sering dilakukan secara tidak proporsional dan berpotensi merugikan ahli waris lain, sehingga bertentangan dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik agar hibah dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

The Effect Of Financial Literacy And E-Wallet Use On Students' Consumer Behavior

Muhammad Affandy Tanjung — 2026-05-05

This study aims to analyze the effect of financial literacy and e-wallet usage on the consumptive behavior of students at the Faculty of Islamic Economics and Business, Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University Padangsidimpuan. The research employed a quantitative approach with a causal associative design. The sample consisted of 65 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed through multiple linear regression using SPSS version 22.The results indicate that financial literacy has a negative effect on consumptive behavior, with a regression coefficient of -0.203, meaning that higher levels of financial literacy are associated with lower levels of consumptive behavior among students. E-wallet usage also shows a negative effect on consumptive behavior, with a regression coefficient of -0.154. Simultaneously, financial literacy and e-wallet usage have a significant effect on consumptive behavior, as evidenced by an F-test significance value of 0.001 (< 0.05). The coefficient of determination (R Square) of 0.823 indicates that 82.3% of the variation in consumptive behavior can be explained by the two independent variables.In conclusion, improving financial literacy and promoting wise use of e-wallets can be effective strategies to reduce consumptive behavior among students in the digital era.

Transformation of Islamic Criminal Law in the National Legal System: A Comparative Study of Narcotics Crime Regulation Reform Models in Indonesia, Malaysia and Sudan

Dahyul Daipon — 2026-05-05

This study examines the transformation of Islamic criminal law across three Muslim-majority countries Indonesia, Malaysia, and Sudan within the context of narcotics regulation. Employing a qualitative comparative approach that integrates legal document analysis, expert interviews, and secondary data on drug abuse prevalence, this study identifies structural differences, points of consistency, and key factors influencing regulatory effectiveness. The results yield a Sharia-based regulatory framework model that can be adapted by other nations with similar Islamic legal systems. These findings contribute to the literature on Islamic criminal law and offer an empirical foundation for more coherent and sustainable narcotics policy reform.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Klausula “Barang Hilang Bukan Tanggung Jawab Kami” Di Area Parkir Pasar Malam Blauran Banjarmasin

Aliya Rahmie — 2026-05-13

Penelitian ini mengkaji fenomena pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir melalui klausula baku "barang hilang bukan tanggung jawab kami" di Pasar Malam Blauran Banjarmasin. Meskipun secara hukum hubungan antara pengelola parkir dan konsumen merupakan perjanjian penitipan barang yang mewajibkan penjagaan keamanan unit, dalam praktiknya pelaku usaha sering menggunakan klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam karcis parker untuk menghindari kewajiban ganti rugi. Masalah utama yang diangkat adalah ketidaksesuaian pencantuman klausula tersebut dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang melarang pengalihan tanggung jawab sepihak. Metode penelitian yang digunakan berfokus pada analisis efektivitas bentuk tanggung jawab konkret di lokasi informal. Temuan menunjukkan bahwa pengelola parkir di Pasar Malam Blauran mulai menerapkan tindakan preventif dan kuratif, termasuk validasi kehilangan dan koordinasi CCTV, guna membangun loyalitas konsumen. Secara hukum, pengelola tetap bertanggung jawab penuh atas kelalaian petugas berdasarkan Putusan MA No. 124 Tahun 2007. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan konsumen memerlukan penyesuaian klausula baku agar sejalan dengan prinsip strict liability dan itikad baik dalam kegiatan usaha.

Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Beda Agama Perspektif: Maqashid Syariah (Studi Pustaka)

Al Vaya Fitria — 2026-05-16

Pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara teks keagamaan yang statis dengan realitas sosial yang plural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis dan sosiologis ijtihad hakim dalam memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama melalui perspektif maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah bagi non-Muslim melalui yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan perwujudan kemaslahatan (maslahah) yang selaras dengan upaya perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl) dan harta (hifzh al-mal). Ini berfungsi sebagai jalan tengah untuk menjamin keadilan bagi anggota keluarga yang terhalang secara syariat (mani’ al-irts) tanpa mencederai prinsip dasar kewarisan Islam. Dengan demikian, wasiat wajibah menjadi katup penyelamat yang memperkuat harmoni sosial dan citra Islam yang inklusif dalam bingkai hukum nasional di Indonesia.

The Impact Of Accounting Conservatism And Intellectual Capital On Information Asymmetry In Technology Companies On The Indonesia Stock Exchange

Smita Catur Sudyantara — 2026-05-18

This study aims to empirically examine the impact of accounting conservatism and intellectual capital on information asymmetry in technology sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Based on agency theory (Jensen & Meckling, 1976) and signaling theory (Spence, 1973), technology companies inherently have a high level of information asymmetry due to the dominance of intangible assets and high research and development costs that are difficult to assess conventionally. Sampling in this study was planned using a purposive sampling method for technology issuers on the IDX with a multi-year observation period. The accounting conservatism variable was measured using market-based profit and loss recognition prudence indicators (Basu, 1997), while intellectual capital was measured using the Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) model developed by Pulic (2000). Information asymmetry was proxied by capital market indicators in the form of stock bid-ask spreads (Leuz, 2003). Data analysis was performed using a panel data multiple linear regression model. The test results are expected to show that both the application of accounting conservatism and the optimization of intellectual capital management have a negative and significant effect on information asymmetry. Compliance with the principle of accounting prudence and transparency in intellectual capital disclosure can be a positive signal that reduces the information gap between internal management and external investors (Barth et al., 2001). This research provides strategic implications for investors in accurately assessing digital business valuations and for capital market authorities in formulating regulations for relevant information disclosure in Indonesia's digital economy era.

Strategis Lembaga Pendidikan Terhadap Dinamika Perubahan Global

Amal Fathullah — 2026-05-18

Dunia pendidikan menghadapi tantangan besar di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) yang ditandai dengan perubahan cepat, ketidakpastian tinggi, dan kompleksitas sistem yang meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pemicu perubahan dalam lembaga pendidikan serta mengidentifikasi kebutuhan internal dan eksternal yang diperlukan untuk beradaptasi secara strategis. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menelaah berbagai sumber sekunder berupa artikel ilmiah, kebijakan pemerintah, dan laporan organisasi pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang memicu perubahan, yaitu: perubahan kurikulum secara berkala seperti Kurikulum Merdeka, percepatan transformasi digital pasca-pandemi, reformasi kebijakan manajemen berbasis otonomi sekolah, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan relevansi pendidikan. Adaptasi yang efektif menuntut kesiapan internal lembaga melalui penguatan sumber daya manusia, budaya organisasi adaptif, kepemimpinan transformasional, dan infrastruktur digital, serta dukungan eksternal berupa regulasi pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan industri. Kesimpulannya, keberhasilan adaptasi strategis lembaga pendidikan bergantung pada keselarasan antara faktor eksternal pemicu perubahan dengan penguatan kapasitas internal organisasi.

Pengakuan Hibah Tanah Bawah Tangan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Pertanahan (Analisis Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/Pn Mtp)

Abdurrahim Abdurrahim — 2026-05-19

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hibah tanah bawah tangan serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Mtp. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah tanah tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara normatif tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun demikian, majelis hakim tetap mengakui hibah bawah tangan tersebut sebagai dasar kepemilikan tanah dengan mempertimbangkan penguasaan fisik, kesinambungan penguasaan, dan fakta sosial yang berkembang di masyarakat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan aspek materiil dibandingkan formalitas administrasi pertanahan sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. Akan tetapi, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum administrasi pertanahan dalam praktik peradilan di Indonesia.

Keabsahan Talak Dalam Kondisi Ighlaq: Reinterpretasi Hadis Melalui Pendekatan Maqasid Al-Syari‘ah Kontemporer

Achmad Baihaqi — 2026-05-19

Persoalan talak yang diucapkan dalam kondisi emosional telah lama menjadi perdebatan dalam khazanah hukum Islam. Salah satu konsep yang sering dikaitkan dengan hal tersebut adalah ighlāq, yang dipahami sebagai keadaan tertutupnya kesadaran akibat marah yang ekstrem. Artikel ini bertujuan untuk mereinterpretasi hadis tentang ighlāq melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual melalui kajian literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak dalam kondisi ighlāq tidak sepenuhnya dapat dinyatakan sah karena tidak terpenuhinya unsur kehendak sadar. Dalam perspektif maqāṣid, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan akal (ḥifẓ al-‘aql) dan perlindungan keluarga (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu, keabsahan talak tidak cukup didasarkan pada ucapan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kesadaran dan kualitas kehendak pelaku. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pendekatan hukum keluarga Islam yang lebih substantif.

Urgensi Pembekalan Pranikah Di Tengah Meningkatnya Tren Perceraian

Intan Aulia Ramadhani — 2026-05-19

Pernikahan idealnya membangun keluarga sakinah, namun tren perceraian di Indonesia terus meningkat secara mengkhawatirkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembekalan pranikah sebagai instrumen preventif strategis dalam menekan angka perceraian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta teknik analisis berupa penafsiran hukum dan content analysis. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis basis data akademik dengan kriteria inklusi literatur terbitan 2016-2025. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama, (1) pendidikan pranikah memiliki urgensi ganda sebagai pencegahan pernikahan dini dan persiapan kehidupan rumah tangga, (2) internalisasi nilai ketaatan melalui pendidikan pranikah efektif mencegah perilaku nusyuz dengan memperkuat fondasi spiritual dan emosional pasangan, (3) kesenjangan antara regulasi dan implementasi lapangan, seperti keterbatasan waktu, fasilitas, dan kompetensi pembimbing, menjadi faktor penghambat efektivitas bimbingan di tingkat KUA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembekalan pranikah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen transformasi struktural yang memerlukan standarisasi kurikulum integratif antara aspek fikih, psikologi, komunikasi, dan manajemen konflik. Implikasi penelitian merekomendasikan reformasi kebijakan Kementerian Agama untuk memperkuat kualitas materi, durasi, dan kompetensi fasilitator bimbingan pranikah demi membangun ketahanan keluarga nasional yang berkelanjutan.

Analisis Kesenjangan Antara Norma Dan Praktik Integritas Profesi Jaksa Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Serta Upaya Untuk Mengatasinya

Sa’adah Sa’adah — 2026-05-20

Integritas profesi jaksa merupakan aspek penting dalam penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan langsung dengan keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Meskipun norma integritas jaksa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta kode etik dan kode perilaku jaksa, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, konflik kepentingan, dan tindakan tidak profesional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang ideal dengan praktik di lapangan sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma integritas profesi jaksa dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji realitas praktiknya dalam penegakan hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan antara norma dan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur kelembagaan, aparat penegak hukum, masyarakat dan budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh guna mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, dan berkeadilan.

Politik Hukum Rekruitmen Anggota Legislatif: Menakar Partisipasi Publik Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Parlemen Yang Representatif

Sutarja Sutarja — 2026-05-22

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam mekanisme rekrutmen anggota legislatif di Indonesia serta dampaknya terhadap terciptanya parlemen yang benar-benar representatif. Masalah utama yang diangkat adalah dominasi oligarki partai politik dalam penentuan calon anggota legislatif yang seringkali mengabaikan aspek transparansi dan partisipasi publik secara bermakna. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini membedah regulasi pemilu yang berlaku saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi rekrutmen politik masih bersifat elitis dan tertutup, di mana kedaulatan partai lebih dominan dibandingkan kedaulatan rakyat dalam menentukan kandidat. Minimnya ruang bagi publik untuk memberikan masukan serta kurangnya transparansi dalam rekam jejak calon mengakibatkan rendahnya kualitas representasi di parlemen. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlu adanya reformasi politik hukum yang mewajibkan partai politik menerapkan sistem rekrutmen terbuka dan demokratis. Penguatan partisipasi publik dan transparansi dalam proses seleksi internal partai merupakan syarat mutlak untuk menghasilkan wakil rakyat yang memiliki integritas dan akuntabilitas moral demi mewujudkan sistem demokrasi yang substansial.

Integration Of Pestel And Swot Frameworks As A Foundation For Product Transformation In The Small And Medium Enterprise Sector

Satria Putra Utama — 2026-05-23

The Small and Medium Enterprise (SME) sector faces unprecedented pressure to adapt to rapid market changes, technological advancements, and shifting consumer behaviors. Product transformation has emerged as a critical strategy for SMEs to maintain competitiveness and ensure long-term viability. However, many SMEs execute product transformation based on intuition rather than systematic strategic analysis, leading to high failure rates. This study proposes a comprehensive strategic planning model by combining the PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, and Legal) framework and SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis as a structured foundation for product transformation in SMEs. The PESTEL framework is utilized to map macro-environmental forces, while the SWOT framework evaluates internal capabilities alongside localized market conditions. Through a systematic literature review and conceptual model development, this paper demonstrates how synthesizing these two frameworks minimizes cognitive biases in SME decision-making and aligns internal product features with external market disruptions. The result is a dual-layered strategic matrix that translates macro-environmental signals into concrete product specifications, dynamic pricing strategies, and agile supply chain adjustments. This study contributes to SME management literature by providing a scalable, structured, and pragmatic framework that empowers small business owners to execute data-driven product transformations amidst turbulent market conditions.

Konflik Antara Kebijakan Green Subsidi Uni Eropa dan Prinsip Non-Diskriminasi WTO

Delsa Rahmadani — 2026-05-25

Climate change and the global energy crisis have prompted various countries to develop green economic policies to support the transition towards sustainable development. The European Union is one of the main actors implementing these policies through various instruments, such as the European Green Deal, the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), and the Renewable Energy Directive II (RED II). Although aimed at reducing carbon emissions and accelerating the use of renewable energy, these policies have sparked debate in the international trade system because they potentially conflict with the principle of non-discrimination that underpins the World Trade Organization (WTO) trade regime, particularly the Most-Favored Nation (MFN) and National Treatment principles in GATT 1994. This study aims to analyze the regulation of the principle of non-discrimination in the WTO, examine the potential conflict between the EU's green subsidy policy and WTO provisions, and assess the application of general exceptions to Article XX of GATT 1994 to potentially discriminatory environmental policies. The research uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and case approach through a literature review of WTO legal instruments, European Union regulations, WTO dispute decisions, and various related scientific literature. The results of the study indicate that the European Union's green subsidy policy has a legitimate objective in supporting environmental protection and the low-carbon energy transition. However, the implementation of instruments such as CBAM and RED II has the potential to create de facto discrimination against products from developing countries due to the existence of environmental standards, carbon emission requirements, and compliance mechanisms that are not easily met evenly. Nevertheless, these policies can be justified under Article XX of GATT 1994 as long as they meet the objectives of environmental protection and are implemented proportionally, transparently, and do not create arbitrary discrimination or disguised trade barriers. Therefore, harmonization is needed between global environmental policy and the WTO principle of non-discrimination so that environmental protection can go hand in hand with the creation of a fair and inclusive international trading system for all WTO members.