Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

Kedudukan Hukum Distributor Dalam Perdagangan Barang Yang Berkeadilan

Imelda Ramandani — 2026-07-18

Perdagangan barang melibatkan distributor dan pengecer yang memiliki peran serta kewajiban berbeda dalam rantai distribusi. Dalam praktiknya, hubungan tersebut dapat menimbulkan sengketa akibat tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian, khususnya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum distributor dan pengecer dalam perdagangan yang berkeadilan serta prinsip hukum yang diperlukan untuk mencegah kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif berdasarkan KUHPerdata, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, PP Nomor 29 Tahun 2021, serta sumber hukum terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum distributor dan pengecer ditentukan berdasarkan kedudukan, fungsi, serta kewajiban masing-masing. Distributor bertanggung jawab atas kegiatan distribusi dalam kewenangannya, sedangkan pengecer wajib melaksanakan penjualan dan memenuhi pembayaran sesuai perjanjian. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau penyelesaian hukum lainnya. Prinsip kepastian hukum, keadilan, itikad baik, dan keseimbangan hak serta kewajiban menjadi dasar penting dalam mencegah kerugian dan mewujudkan hubungan perdagangan yang adil.

Padangsidimpuan City Traders' Economic Assistance With Julo-Julo

Replita Replita — 2026-07-20

The purpose of this study is to find out the types of social exchanges in Julo-Julo activities and how social exchanges function in terms of economics. This research was conducted with a qualitative approach and phenomenological methods. Observations, interviews, and documentation are used to collect data. The theory of reciprocity is the theory used in this study. According to information collected from the Julo-Julo social exchange at the Sangkumpal Bonang Market, Padangsidimpuan City, wedding and celebration materials used by Julo-Julo members for weddings and celebrations were collected by the chairman of the Julo-Julo board. The Julo-Julo method uses staples according to criteria, where the criteria are the most important members of Julo-Julo, which is to meet material needs. In society, there are two types of exchange: comparative reciprocity and general reciprocity. The function of the Julo-Julo exchange for the community in the Sangkumpal Market, Padangsidimpuan City is to overcome problems related to holding weddings and celebrations, such as a lack of money capital, a lack of rewang labor, and a lack of facilities and infrastructure.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Contempt Of Court Terkait Kebebasan Berpendapat Dalam Menjaga Lembaga Peradilan Di Indonesia

Ervina Husnaini — 2026-07-26

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana contempt of court, penerapan sanksi dalam sistem hukum Indonesia, serta kendala dan upaya penanggulangannya dalam menjaga kewibawaan lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa contempt of court merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, pelaksanaannya tidak bersifat absolut dan memiliki batasan hukum. Namun demikian, penegakkan hukum terhadap contempt of court masih belum optimal karena belum adanya pengaturan khusus pada saat KUHP lama, oleh karena itu pengaturannya belum komprehensi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap pasal yang multitafsir dalam KUHP Baru, pemerintah perlu memfasilitasi terhadap peraturan baru di KUHP Baru mengenai contempt of court, serta penegakkan hukum yang konsisten.

Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembajakan Film Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Ahmad Rizal — 2026-07-27

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang tindakan pembajakan film di era digital menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan sanksi pelanggaran hak cipta karya sinematografi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pembajakan film di era digital. Metode yang digunakan Penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun tersier kemudian semua bahan hukum tersebut dipilih dan disusun berdasarkan permasalahan yang diteliti dan dianalisis secara deskriptif analisis dengan memaparkan permasalahan yang terjadi dan menelitinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan tindakan pembajakan film di era digital dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m yang mencantumkan karya sinematografi sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi dimana terdapat frasa “media lainnya” memiliki makna yang sangat luas karena tidak memiliki batasan yang jelas atau jenis media yang termasuk dalam kategori tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sanksi pelanggaran hak cipta karya sinematografi menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam hal pembajakan film di era digital ditentukan dalam Pasal 113. Penegakan hukum diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar, termasuk memblokir akun yang menyebarkan konten bajakan.

Upaya Pemenuhan Hak Anak Oleh Ayah Tunggal Di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan

Noraida Fitri — 2026-08-05

Kematian pasangan menyebabkan ayah harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pemenuhan hak anak, khususnya hak nafkah, pengasuhan, dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan serta tinjauan hukum Islam terhadap upaya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima orang ayah tunggal dan didukung oleh dokumentasi serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya ayah tunggal dilakukan dengan bekerja keras dan mencari pekerjaan tambahan, mengelola keuangan keluarga, menanamkan nilai agama dan akhlak, mengatasi keterbatasan pengasuhan, serta mengupayakan pendidikan bagi anak sesuai kemampuan masing-masing. Dalam perspektif hukum Islam, upaya tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, keterbatasan waktu, dan kondisi keluarga yang berbeda pada setiap informan.

Kekerasan Seksual Dalam Relasi Kuasa : Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Hemalia Najmi Dhiaulhaq — 2026-08-05

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya bagi santri korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren serta menganalisis mekanisme pelaporan dan akses perlindungan hukum bagi santri korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan relasi kuasa dalam UU TPKS masih bersifat umum dan belum mengakomodasi secara khusus hubungan pengasuh, tenaga pengajar dan santri di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, pengaturan mengenai mekanisme pelaporan dan akses perlindungan hukum bagi santri korban di lingkungan pesantren yang bersifat tertutup juga belum diatur secara spesifi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan sistem perlindungan independen yang efektif bagi santri korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren yang tertutup

Campus Development as a Local Economic Catalyst: Business Opportunities and Community Income around UIN Antasari Banjarmasin Campus II

Husein Fakhrezi — 2026-08-18

The expansion of higher education infrastructure can alter the economic geography of its surrounding communities by creating new consumption demand, encouraging small-business formation, and reshaping local housing and service markets. This study examines how the development of Campus II of Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin in Banjarbaru, South Kalimantan, has affected business opportunities and community income in the surrounding area. A descriptive qualitative field-research design was employed. Data were obtained through observation, interviews with local residents and business operators, and documentation, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show a clear transition from a relatively limited local commercial environment toward a campus-oriented service economy. Student demand stimulated the emergence and expansion of boarding houses, food stalls, small retail businesses, laundry services, and photocopying and printing services. Participants also reported stronger customer flows and more stable sources of income associated with routine academic activity. At the same time, the growth process generated pressures linked to rising land values and changes in the social structure of the surrounding area. These findings support recent literature that conceptualizes universities as place-based economic anchors while also showing that the benefits of campus expansion can coexist with studentification-related pressures. The study concludes that the local economic contribution of campus development can be strengthened through university-community-government coordination, support for micro and small enterprises, inclusive housing and land-use planning, and regular monitoring of distributional effects. Because the source study did not quantify income changes, the findings should be interpreted as qualitative evidence of perceived economic improvement rather than as a causal estimate of income growth.

Kinerja Badan Pertanahan Dalam Menerbitkan Sertifikat Tanah Rawa Di Kabupaten Banjar

Adwin Tista — 2026-08-19

Pada ketentuan dalam UUPA dan pada Peraturan Pemerintah maka status akan hak kepemilikan atas tanah khususya tanah rawa bagi setiap warga negara Indonesia sudah seharusnya dapat terjamin kepastian hukum agar dapat tercipta suatu kepastian hukum baik mengenai kepastian hukum akan subjeknya, kepastian hukum akan objeknya ataupun hak yang dapat melekat di atasnya dan termasuk dalam hal ini adalah adanya peralihan hak atas tanah rawa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, dengan melihat kondisi senyatanya di lapangan. Dalam penelitian ini yang disoroti adalah kinerja badan pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah rawa di kabupaten banjar. Hal ini dapat dilihat dari kasus tentang tanah rawa terjadi di wilayah kabupaten Banjar, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

The Influence Of Carbon Disclosure And Green Intellectual Capital On Firm Value In The Manufacturing Sector

Shofia Asri — 2026-08-23

This study aims to examine and analyze the influence of Carbon Disclosure and Green Intellectual Capital on Firm Value within the manufacturing sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Employing a quantitative approach with an associative explanatory design, this research utilizes secondary data derived from annual reports and sustainability reports over a multi-year observation period. The sample selection was conducted using purposive sampling, yielding a structured panel data set. Carbon disclosure was measured using an index based on the Carbon Disclosure Project (CDP) framework, Green Intellectual Capital was evaluated through its three dimensions (Green Human Capital, Green Structural Capital, and Green Relational Capital), and Firm Value was proxied by Tobin’s Q. Hypotheses were tested using multiple linear regression and panel data regression analysis processed via EViews and SmartPLS software. The empirical results indicate that Carbon Disclosure exerts a positive and significant effect on Firm Value, proving that corporate transparency regarding carbon emissions reduces information asymmetry and enhances investor confidence. Furthermore, Green Intellectual Capital is found to have a significant positive impact on Firm Value, signaling that environmentally oriented intangible assets drive long-term competitive advantage and financial performance. Simultaneously, both Carbon Disclosure and Green Intellectual Capital significantly influence Firm Value. These findings provide critical implications for corporate managers to integrate sustainable environmental strategies into internal knowledge management and transparent reporting frameworks to maximize shareholder wealth.

Analisis Yuridis-Psikologis Mediasi Luar Pengadilan pada Konflik Anak Pasca Perceraian

Iqbal Putra Jaya — 2026-08-24

Divorce frequently triggers child custody disputes, leading to the neglect of parental duties by the legal custodian and the restriction of access rights for the non-custodial parent. This situation often prompts unilateral retaking of the child (parental abduction) by the biological parent who lacks legal custody. This study aims to analyze the legal implications and psychological impacts of parental abduction, while evaluating the effectiveness of out-of-court mediation and family counseling as constructive non-litigation solutions. Utilizing a normative-juridical research method, this paper applies statutory and conceptual approaches. The findings reveal that criminal prosecution under Article 330 of the Indonesian Criminal Code against biological parents creates a legal dilemma, as it often disregards the underlying child neglect committed by the legal custodian. Furthermore, formal litigation adhering to a win-lose outcome poses a high risk of triggering permanent emotional trauma and Parental Alienation Syndrome (PAS) in children. As an alternative, integrating out-of-court mediation with family counseling effectively resolves emotional conflicts between parties by facilitating a fair and transparent co-parenting agreement. To ensure legal certainty and enforceability, such agreements can be ratified by the court into a Settlement Deed (acta van dading). Ultimately, this approach successfully prevents parental abduction while safeguarding the best interest of the child.

Rekonstruksi Akad Salam Dalam Pedoman Produk OJK: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Suhaeri Suhaeri — 2026-08-25

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian konstruksi produk salam dalam Pedoman Produk Salam Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta menawarkan rekonstruksi terhadap hubungan akad di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, yang dianalisis melalui Fatwa DSN-MUI tentang salam dan murabahah, pedoman produk OJK, serta prinsip-prinsip fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi produk salam OJK pada dasarnya sesuai dengan tujuan akad salam, khususnya dalam memberikan likuiditas kepada pemasok melalui pembayaran harga salam di muka. Namun, masih terdapat persoalan pada kejelasan kedudukan para pihak, penggunaan akad wakalah, kepemilikan objek sebelum dilakukan murabahah, serta belum tergambarkannya secara tegas hubungan pembayaran dari nasabah pembeli kepada Bank. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi dengan menempatkan nasabah pembeli sebagai pihak yang mengawali transaksi melalui permohonan dan wa'd pembelian. Selanjutnya, Bank melakukan akad salam dengan pemasok dan membayar harga salam di muka. Setelah barang diperoleh, Bank melakukan akad murabahah dengan nasabah pembeli dengan pembayaran secara tangguh atau cicilan. Rekonstruksi tersebut memperjelas urutan akad, kepemilikan objek, serta hubungan antara arus barang dan arus pembayaran, sekaligus menghindari kerancuan yang dapat timbul dari penggunaan wakalah. Dengan demikian, rekonstruksi tidak mengubah tujuan dasar produk salam OJK, tetapi menyempurnakan konstruksi akad agar lebih konsisten dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta memberikan kepastian normatif, regulatif, dan praktis.

Efektivitas Debat Pilkada 2024 Sebagai Instrumen Penguatan Prinsip Demokrasi Dan Partisipasi Politik Warga Di Kabupaten Tabalong

Fakhrur Raji — 2026-09-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas debat publik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tabalong tahun 2024 sebagai instrumen penguatan prinsip demokrasi dan partisipasi politik warga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Data diperoleh melalui wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan masyarakat pemilih di Kabupaten Tabalong, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. Pertama, aturan hukum tentang debat Pilkada sudah kuat dan lengkap, namun efektivitasnya berkurang karena aturan teknis sering terbit terlambat sehingga waktu sosialisasi kepada publik menjadi sempit. Kedua, debat Pilkada efektif secara prosedural sebagai instrumen penegakan prinsip demokrasi, yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan, tetapi efektivitas dari segi substansi masih terbatas karena isi debat masih didominasi janji dibandingkan program yang konkret dan terukur. Ketiga, debat Pilkada hanya cukup efektif dalam memperkuat partisipasi politik warga karena masih terhambat oleh faktor struktural, kognitif, dan substantif. Secara keseluruhan, debat Pilkada 2024 di Kabupaten Tabalong berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang kuat secara hukum tetapi belum optimal secara substansi. Penelitian ini menyarankan perbaikan format debat, penguatan sosialisasi, dan penerbitan aturan teknis yang lebih awal guna meningkatkan efektivitasnya.