Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan

Yonathan Parlinggoman Wicaksono — 2025-07-01

Mengkaji eksistensi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan fokus pada peluang dan tantangannya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan ideologi Pancasila yang mengakui pluralisme, Indonesia menunjukkan integrasi Hukum Islam baik secara yuridis maupun sosiologis. Secara yuridis, integrasi ini terlihat dari dibentuknya Peradilan Agama, keberlakuan Undang-Undang Perkawinan, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang diatur secara komprehensif. Secara sosiologis, Hukum Islam terinternalisasi sebagai living law dalam praktik masyarakat dan didukung oleh institusi keagamaan. Peluang yang ditawarkan oleh Hukum Islam sangat besar, terutama dalam memperkaya khazanah hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan substantif, moralitas universal, dan prinsip kemaslahatan umat (maqāṣid al-syarī‘ah), yang relevan untuk menjawab tantangan hukum dan sosial kontemporer. Namun, proses integrasi ini tidak lepas dari tantangan, seperti kompleksitas pluralisme masyarakat, perbedaan interpretasi mazhab, serta dinamika politik hukum yang seringkali pragmatis. Kekhawatiran akan diskriminasi dan belum optimalnya harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia juga menjadi sorotan. Analisis kritis menunjukkan bahwa meskipun OJK efektif dalam menjaga stabilitas keuangan dan kepatuhan prudensial bank, peningkatan masih diperlukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang kompleks dan dalam perlindungan konsumen substansif. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang inklusif, kontekstual, dan partisipatif untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan, demi terwujudnya sistem hukum nasional yang adaptif, berkeadilan, dan mengakomodasi seluruh elemen bangsa.

Menjelajahi Dialektika: Voluntarisme Vs Objektivisme Sebagai Prinsip Dasar Dalam Instrumen Autentik Notaris

Ahmad Mubarak — 2025-07-30

Pembentukan akta notaris adalah ranah hukum yang kompleks, melibatkan interaksi dinamis antara kehendak para pihak (voluntarisme) dan prinsip-prinsip objektif hukum (objektivisme). Jurnal ini mengkaji perdebatan filosofis mendalam mengenai bagaimana akta tersebut terbentuk dan apa yang mendasari kekuatannya. Voluntarisme menekankan otonomi kehendak individu sebagai pijakan utama validitas hukum, di mana notaris berfungsi sebagai perumus kehendak dalam bentuk yang sah. Sebaliknya, objektivisme berpendapat bahwa keabsahan akta notaris tidak semata-mata bergantung pada kehendak, melainkan harus tunduk pada norma hukum objektif, kebenaran material, dan keadilan, menempatkan notaris sebagai penjaga kebenaran hukum dan penjamin kepastian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah undang-undang (termasuk UUJN dan KUHPerdata) serta konsep-konsep dan doktrin-doktrin filsafat hukum. Analisis difokuskan pada implikasi filosofis voluntarisme dan objektivisme terhadap keabsahan akta, kekuatan pembuktian, serta tanggung jawab notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan akta notaris sejatinya adalah sintesis harmonis antara kedua aliran pemikiran ini. Notaris harus menghormati kehendak bebas para pihak sambil memastikan kepatuhan terhadap hukum objektif, ketertiban umum, dan kesusilaan. Keseimbangan ini krusial untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap akta notaris, serta memastikan akta tidak hanya sah formal tetapi juga adil dan benar substantif. Notaris berperan sebagai mediator antara kehendak subjektif dan norma objektif, menjadikan akta notaris sebagai cerminan perbuatan hukum yang sah dan benar secara hukum dan moral.

Urgensi Penguatan Regulasi Perbankan Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keungan Nasional

Lindryani Sjofjan — 2025-07-01

Stabilitas sistem keuangan merupakan komponen krusial dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai sektor inti dalam sistem keuangan, perbankan memiliki peran sentral dalam intermediasi dana, pengelolaan risiko, dan transmisi kebijakan moneter. Namun, peran vital ini juga menjadikan sektor perbankan sangat rentan terhadap risiko sistemik jika tidak disertai dengan regulasi dan pengawasan yang memadai. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan regulasi perbankan di Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pendekatan yang digunakan adalah normatif- yuridis dengan telaah terhadap kerangka hukum yang berlaku, seperti UU Perbankan, UU OJK, dan UU PPSK, serta implementasinya dalam pengawasan perbankan modern, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi, fintech, dan integrasi keuangan regional. Hasil kajian menunjukkan bahwa walaupun kerangka hukum perbankan Indonesia relatif memadai, masih terdapat kesenjangan dalam koordinasi kelembagaan, kepatuhan terhadap prinsip tata kelola, serta efektivitas penegakan hukum, terutama di tengah transformasi digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif dan responsif, penguatan sinergi antar-lembaga pengawas, serta peningkatan kapasitas pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan stabilitas sektor perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Dampak Dalam Penggunaan Transaksi Perbankan Digital

Sella Dapurahayu — 2025-07-02

Selaras dengan adanya pertumbuhan dan inovasi pada bidang teknologi terumatan dalam bidang keuangan, transaksi perbankan digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan adanya kemudahan akses melalui aplikasi mobile, internet banking, dam dompet digital, masyarakat dapat mengelola keuangan secara online tanpa harus datang kekantor cabang. Hal ini sangat memudahkan masyarakat dalam penggunaan transaksi yang lebih cepat dan efisien karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Namun pada dasarnya terdapat beberapa resiko yang mungkin terjadi dalam perbankan digital ini, seperti banyaknya penipuan yang bisa mengakses akun bank, maka dari itu penting sekali untuk memahami berbagai kemungkinan dampak yang akan terjadi guna mencegah risiko yang akan muncul.

Ratio Decidendi Pertanggungjawaban Sekretaris Desa Tentang Penyalahgunaan Keuangan Desa (Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN SBY)

Umi Kulsum — 2025-07-02

Anggaran dana desa merupakan dana yang paling rawan dikorupsi, dan saat ini pemerintahan desa merupakan salah satu lembaga yang paling banyak kasus korupsinya. Adanya laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa keuangan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara telah menetapkan Ratemi, Sekdes Desa Deling, Kabupaten Bojonegoro sebagai terdakwa tindak pidana korupsi dana desa untuk kegiatan pembangunan. Putusan hakim dalam perkara Ratemi merupakan salah satu putusan yang sangat menyentuh hati sebagian masyarakat. Kepatutan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan tujuan hukum. Alasan yang dipertimbangkan hakim (ratio decidendi) benar-benar sejalan dengan tujuan hukum yang ideal mulai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ratemi diadili, dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan secara sah melakukan tindak pidana, dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Tinjauan Hukum Pelaksanaan Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Jasa Layanan Internet PT Mamura Inter Media

Kaneishia Kyla Tahira — 2025-07-02

Penelitian ini membahas pelaksanaan berakhirnya perjanjian kerja sama jasa layanan internet pada PT Mamura Inter Media dengan menyoroti permasalahan utama berupa ketidakjelasan klausul berakhirnya perjanjian dalam kontrak dan dampaknya terhadap kepastian hukum para pihak. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dan dokumen perjanjian. Temuan utama menunjukkan bahwa berakhirnya perjanjian dilakukan melalui mediasi tanpa dasar kontraktual yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi PT Mamura Inter Media. Penelitian ini menegaskan pentingnya pencantuman klausul berakhirnya sebuah perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam setiap perjanjian kerja sama jasa layanan internet untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Dampak dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan praktisi hukum dalam menyusun kontrak kerja sama yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hukum.

Analisis Kendala Yuridis Dan Empiris Dalam Upaya Paksa Penangkapan Kasus Pencurian Handphone (Studi Di Polsek Besuki)

Ahmad Taufiqurrohman — 2025-07-02

Penelitian ini membahas aspek yuridis dan empiris mengenai pelaksanaan upaya paksa penangkapan dalam perkara tindak pidana pencurian handphone, dengan fokus studi kasus di Kepolisian Sektor (Polsek) Besuki. Pencurian handphone merupakan kejahatan yang semakin kompleks dan meresahkan, sehingga penegakan hukum melalui penangkapan menjadi krusial. Namun, dalam penerapannya kerap ditemui berbagai hambatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pengaturan hukum yang menjadi dasar upaya paksa penangkapan oleh Polsek Besuki dan mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris melalui pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota Unit Reskrim Polsek Besuki serta telaah dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan upaya paksa penangkapan di Polsek Besuki telah berpedoman pada KUHAP dan Peraturan Kapolri, di mana prosedur formal telah dijalankan untuk menjamin legalitas dan perlindungan HAM. (2) Dalam praktiknya, Polsek Besuki menghadapi kendala signifikan yang meliputi kendala struktural (keterbatasan personel dan ketiadaan penyidik), operasional (wilayah luas dan minimnya sarana), administratif, serta kesulitan teknis dalam melacak barang bukti. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas dan kecepatan proses penegakan hukum.

Optimalisasi Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat Dalam Pendekatan Syariah

Siti Hafizah — 2025-07-03

Penelitian ini mengkaji optimalisasi zakat sebagai instrumen vital dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui pendekatan syariah yang komprehensif. Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, mempunyai potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap untuk mengatasi berbagai masalah sosial-ekonomi. Dengan menganalisis prinsip-prinsip syariah yang mendasari kewajiban zakat, penelitian ini menyoroti bagaimana strategi distribusi zakat yang paling efektif menurut syariah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan ekonomi umat secara merata dan apa saja hambatan utama dalam pengumpulan dan penyaluran zakat yang optimal sesuai prinsip syariah, serta solusi untuk mengatasinya demi kesejahteraan umat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja bagi pembuat kebijakan serta masyarakat untuk memaksimalkan potensi zakat demi mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera sesuai dengan tuntunan syariah

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Pasal 303 KUHP Di Wilayah Hukum Polsek Kerjo Polres Karanganyar

Apriska Diassari — 2025-07-06

Penelitian ini mengkaji efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 KUHP yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Kerjo, Polres Karanganyar. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana upaya penyidikan oleh pihak kepolisian telah berjalan secara efektif dalam menangani kasus perjudian yang dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak nilai-nilai moral di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap anggota Polsek Kerjo dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Kerjo telah cukup berhasil mengungkap sejumlah kasus perjudian, namun efektivitasnya masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan jumlah personel, minimnya fasilitas pendukung, serta pola operandi pelaku yang semakin tertutup. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi juga menjadi hambatan tersendiri dalam proses penyidikan. Dengan demikian, meskipun upaya penyidikan sudah dilakukan secara maksimal, tetap diperlukan peningkatan kualitas sumber daya, pemanfaatan teknologi, serta sinergi dengan masyarakat guna memperkuat pemberantasan tindak pidana perjudian.

Penetapan Batas Usia Dewasa Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Aspek Psikologis

Febrianti Kusuma Astuti — 2025-07-06

Penetapan batas usia anak dan dewasa dalam hukum di Indonesia masih terdapat pertentangan antara peraturan yang berlaku dengan kondisi psikologi anak dalam Masyarakat, hal tersebut menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam antara peraturan dengan kondisi psikologi anak. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab sejauh mana batas usia dewasa dalam hukum telah sesuai dengan tingkat kematangan kondisi psikologis anak di era modern. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak batas usia anak hingga 18 tahun dikatakan belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan emosional dan kognitif anak dalam memahami serta mempertanggungjawabkan tindakannya, konsekuensi hukumnya banyak anak yang terlepas dari sanksi hukum karena penerapan aturan perlindungan anak, sistem hukum belum memberikan perlakuan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan tersebut, jika dilihat secara psikologi banyak anak berusia 12 tahun ke atas telah menunjukkan kapasitas memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, perlukan harmonisasi peraturan terkait batas usia anak dengan penyesuaian batas usia pertanggungjawaban sanksi pidana dengan tetap mempertahankan pendekatan pembinaan dan perlindungan dengan mempertimbangkan aspek psikologi perkembangan dan dinamika sosial anak, agar hukum lebih adaptif, adil, dan responsif terhadap realitas perkembangan anak di masyarakat kontemporer.

Iradah Batinah And Zahirah In Shaykh Mustafa Syalabi’s : A Legal Maxims Analysis In Moderntransactions

Enang Hidayat — 2025-07-07

Kajian keabsahan akad selama ini lebih menitikberatkan pada iradah zahirah melalui ucapan atau tindakan yang terlihat, sementara sinergi antara konsep iradah batinah dan iradah zahirah jarang dibahas. Padahal, sinergi ini penting untuk menilai keabsahan akad yang memadukan aspek moral dan legal, terutama dalam akad muamalah kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedua konsep tersebut dalam menentukan keabsahan akad dari segi moral dan legal menurut Syekh Muhammad Mustafa Syalabi dan mengetahui analisis kaidah fikih maksud akad muamalah kontemporer terhadap kedua iradah tersebut yang dikemukakannya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum Islam normatif ranah pemikiran dengan menggunakan pendekatan konseptual dan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iradah batinah menjaga ketulusan niat, sementara iradah zahirah menjadi dasar legal yang dapat diverifikasi. Keseimbangan keduanya diperlukan untuk keadilan holistik dalam akad muamalah. Pemahaman ini mendukung penerapan empat kaidah fikih maksud akad dalam muamalah kontemporer, seperti fintech (wakalah bi al-ujrah), e-commerce (jual beli online), dan pembiayaan syariah (bai al-murabahah) dengan menyeimbangkan aspek spiritual dan legal. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya keseimbangan antara aspek moral (niat batin) dan aspek legal (lahiriah) dalam akad. Terintegrasinya kedua konsep iradah menurut Syekh Muhammad Mustafa Syalabi tersebut dapat mewujudkan adanya keseimbangan antara konsep muamalah madiah dan adabiah.

Kajian Hukum Pidana Tentang Vandalisme Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ruang Publik

Ida Wahyu Hana — 2025-07-07

Vandalisme terhadap ruang publik dan fasilitas umum telah menjadi permasalahan sosial yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena vandalisme ruang publik dalam perspektif hukum pidana, khususnya melalui studi kasus perusakan fasilitas umum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif, menggunakan data primer berupa Undang-Undang dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan terkait, jurnal hukum, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vandalisme ruang publik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 406 tentang pengrusakan barang, serta undang-undang sektoral. Dampak vandalisme tidak hanya merugikan secara finansial negara dan daerah, tetapi juga menurunkan kualitas ruang publik dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme masih belum optimal, disebabkan oleh beberapa kendala seperti sulitnya identifikasi pelaku, kurangnya koordinasi antar instansi penegak hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak vandalisme. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi khusus mengenai vandalisme ruang publik, peningkatan koordinasi antar instansi terkait, implementasi sistem pengawasan yang lebih efektif, serta program edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan pendekatan restoratif justice yang melibatkan pelaku dalam pemulihan fasilitas yang dirusak sebagai bagian dari proses pemidanaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam menanggulangi vandalisme ruang publik secara lebih efektif dan komprehensif.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pendirian Bangunan Di Lahan Pertanian

Muchammad Azzam Ramadhani — 2025-07-07

Alih fungsi lahan merupakan suatu kegiatan untuk mengubah fungsi asli lahan ke fungsi lainnya baik secara sementara maupun secara permanen dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. peningkatan pertumbuhan penduduk sejalan dengan tingginya permintaan lahan dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia yang salah satunya untuk pendirian bangunan gedung. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi urgensi pengaturan pendirian bangunan di lahan pertanian, serta bagimana pengaturan dan penjatuhan sanksi bagi pemilik bangunan gedung yang melanggar ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Urgensi pengaturan pendirian bangunan di lahan pertanian dipengaruhi oleh beberapa sebab yang diantaranya agar dapat terkendalinya aktivitas alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sehingga dapat tercapainya ketahanan pangan nasional, tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib serta terwujudnya kepastian hukum. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan gedung yang didirikan di lahan pertanian baik oleh perorangan maupun badan hukum, akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait yang salah satunya dapat berupa sanksi administratif berupa penagguhan sampai pencabutan izin penyelenggaraan bangunan serta sampai pada perintah pembongkaran bangunan serta adanya sanksi pidana.

Analisa Yuridis Tentang Hak Kepemilikan Tanah Di Sempadan Pantai (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3826 K/Pdt/2024 jo Putusan Nomor : 56/Pdt/2023/PT.TTE jo Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2023/PN.Lbh)

Lilik Istianah — 2025-07-07

Konflik atas kepemilikan tanah di sempadan pantai semakin sering terjadi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas lahan, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki nilai strategis dan ekonomi tinggi. Tulisan ini berjudul “Analisa Yuridis Tentang Hak Kepemilikan Tanah di Sempadan Pantai (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3826 K/Pdt/2024 jo Putusan Nomor : 56/Pdt/2023/PT.TTE jo Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2023/PN.Lbh)” yang bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa kepemilikan tanah di sempadan pantai serta menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang disengketakan dikualifikasikan sebagai tanah negara karena belum terdaftar, sehingga perjanjian jual beli dinyatakan tidak sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, menunjukkan pengadilan telah menempatkan kepentingan hukum publik di atas kepentingan individu, serta mencerminkan penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan wilayah pesisir.

Prinsip-Prinsip Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia

Niza Arbaina — 2025-07-09

Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil industri di bidang-bidang khusus yang saat ini kekurangan tenaga kerja lokal. Namun demikian, keberadaan TKA masih menjadi sumber kontroversi, terutama karena potensi perpindahan tenaga kerja lokal dan ketimpangan kesempatan kerja dan pendapatan yang diakibatkannya. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis asas-asas hukum dasar berdasarkan Pasal 42 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji asas-asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal serta mengevaluasi implementasi praktisnya. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus analitis. Acuan hukum meliputi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan yang ada mencerminkan asas-asas seperti supremasi hukum dan keadilan, namun implementasinya masih belum memadai. Kelemahan yang teridentifikasi antara lain pengendalian alih pengetahuan yang belum memadai, pengisian posisi oleh tenaga ahli asing, dan belum optimalnya peninjauan izin kerja. Kondisi-kondisi tersebut dapat melemahkan asas keadilan sosial yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi perlu diperkuat untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan asas hukum dan efektif melindungi kepentingan tenaga kerja lokal.

Analisa Yuridis Mengenai Kewajiban Pemerintah Desa Dalam Menyampaikan Informasi Laporan Keuangan Desa Kepada Publik Berdasarkan Asas Transparansi Dan Akuntabilitas

Nur Huda Al Ichsan — 2025-07-10

Di Indonesia, korupsi yang marak terjadi termasuk korupsi keuangan desa, masih sering terjadi, sehingga keterbukaan informasi penting untuk dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa dan pelayanan publik. Untuk menghindari praktik korupsi dan bentuk penyalahgunaan lainnya, transparansi dan akuntabilitas harus dijadikan sebagai prinsip utama pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan atau pertanggungjawaban mengenai penggunaan dan/atau pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa dalam format yang dapat diterima oleh masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah aspek hukum pengaturan pelaporan keuangan desa oleh pemerintah desa kepada publik secara transparan dan penerapan prinsip akuntabilitas pelaporan keuangan desa untuk mencegah praktik pidana korupsi. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas laporan keuangan desa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Pencegahan dilakukan melalui pengawasan oleh berbagai pemangku kepentingan mulai dari masyarakat desa, BPD, camat, APIP hingga Kementerian Desa sendiri dan telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan. Pengawasan represif pertanggungjawaban dana desa dalam sistem pemerintahan desa melibatkan masyarakat desa dan BPD, dan KPK juga terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi dana desa dan lembaga desa lainnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang.

Tanggung Jawab Yuridis Praktisi Non-Medis Pada Praktik Pasang Behel Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

Meytha Sulistia Rochma — 2025-07-11

Kedudukan hukum praktisi non-medis dalam praktik pemasangan behel, yang dalam hukum Indonesia dikategorikan sebagai tindakan medis ortodontik. Fokus utama kajian tertuju pada pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang secara tegas melarang setiap orang yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) untuk melakukan tindakan kedokteran. Kasus Andri Prasetiawan, seorang lulusan D4 Perawat Gigi, menjadi objek studi karena terbukti secara hukum membuka praktik pemasangan behel secara ilegal. Dalam praktiknya, Andri menggunakan alat dan metode kedokteran gigi serta memposisikan dirinya seolah-olah adalah dokter gigi, tanpa supervisi dan kompetensi yang sah. Tindakannya tidak hanya melanggar batas kewenangan profesi perawat gigi yang diatur dalam Permenkes Nomor 58 Tahun 2012, tetapi juga membahayakan pasien secara medis dan menyesatkan secara etik. Praktik pemasangan behel yang dilakukan oleh praktisi non-medis tidak hanya melanggar hukum administratif dan etika profesi, tetapi juga memenuhi unsur delik pidana karena adanya unsur kesengajaan dalam memberikan pelayanan medis tanpa izin resmi.

Effectiveness Of E-Court System Implementation In Increasing Transparency In Courts

Rabith Madah Khulaili Harysa — 2025-07-12

This This research is a qualitative study with a descriptive approach, namely an approach that aims to describe various main topics in this study and has been mentioned by the researcher in the introduction. The main topics mentioned include Effectiveness, e-court, and transparency. The main topics or main components that the researcher mentioned above. The data used in this study are secondary data that the researcher obtained indirectly from scientific articles, scientific magazines, and various other sources commonly used in every research. The data obtained, the researcher analyzed with the stages of data collection, data selection, data reduction, and drawing conclusions. The conclusion in this article show that e-court can be effective in increasing transparency in the court environment because e-court has transparency value that is open and accessible to various parties, both involved in the court and external parties. By being able to witness together, the value of transparency can increase because all elements of society can act as supervisors if things occur that are odd and potentially violate the law.

Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Pembakaran Sebagai Bentuk Pembukaan Lahan Dalam Perspektif Tujuan Hukum

Nabilla Tus Syafira — 2025-07-12

Pembukaan lahan dengan cara tebang bakar dapat menimbulkan dampak yang sangat kompleks yang tidak hanya berdampak terhadap ekologi tapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan hingga mencakup ke bidang-bidang yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap larangan tersebut serta menganalisis tujuan hukum yang ingin dicapai dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut. Selain itu, untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap larangan pembakaran lahan serta mengevaluasi tujuan hukum yang hendak dicapai berdasarkan perspektif teori Gustav Radbruch, yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Ketentuan ini juga bertujuan untuk menegakkan prinsip kehati-hatian dan pembangunan berkelanjutan. Dari perspektif tujuan hukum kemanfaatan, larangan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dari dampak negatif pembakaran, seperti polusi udara, kerusakan lingkungan, dan gangguan kesehatan. Namun, dalam praktik, kemanfaatan hukum belum optimal karena pembakaran lahan masih dipandang sebagai solusi cepat dan murah bagi para pelaku, sementara dampaknya dirasakan oleh semua masyarakat.

Ratio Decidendi Ketercukupan Alat Bukti Dalam Penetapan Tersangka Perkara Korupsi Di Tingkat Penyidikan

Roslonormansyah Roslonormansyah — 2025-07-14

Penetapan seseorang sebagai tersangka dalam kasus korupsi merupakan tahap penting dalam proses peradilan pidana dan harus dilakukan secara cermat serta sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 184 KUHAP mensyaratkan minimal dua alat bukti sah untuk menetapkan status tersangka. Namun, dalam praktiknya, sering muncul kontroversi ketika alat bukti yang digunakan dianggap tidak memadai atau tidak relevan secara hukum, sehingga memicu permohonan praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap penyidik. Penelitian ini bertujuan mengkaji ratio decidendi atau pertimbangan hukum utama hakim dalam memutus perkara praperadilan terkait keabsahan penetapan tersangka korupsi, dengan studi kasus Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim sangat penting untuk memastikan penetapan tersangka dilakukan secara objektif dan tidak sewenang-wenang. Hakim menegaskan bahwa penyidik tidak hanya harus memenuhi syarat formal dua alat bukti, tetapi juga membuktikan adanya keterkaitan logis dan substansial antara alat bukti dan tindak pidana yang disangkakan. Temuan ini menekankan pentingnya integritas proses penyidikan dalam menjamin keadilan, transparansi, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Peran Manajemen Dwelling Time Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Bongkar Muat PT Sarana Pelayaran Nasional Cabang Kota Baru

Kamsariaty Kamsariaty — 2025-07-15

Efisiensi operasional bongkar muat merupakan faktor utama dalam meningkatkan kinerja pelabuhan dan mempercepat arus barang. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah tingginya dwelling time, yaitu waktu tunggu barang di pelabuhan sebelum keluar dari terminal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen dwelling time dalam meningkatkan efisiensi operasional bongkar muat di PT Sarana Pelayaran Nasional Cabang Kotabaru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder dan wawancara terhadap pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi manajemen dwelling time, seperti optimalisasi sistem logistik, peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi digital, dapat mengurangi waktu tunggu barang secara signifikan. Dengan demikian, efisiensi operasional meningkat, yang berdampak pada penurunan biaya logistik dan peningkatan produktivitas pelabuhan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa manajemen dwelling time yang efektif sangat berperan dalam mempercepat proses bongkar muat dan meningkatkan daya saing pelabuhan di wilayah Kotabaru.

Analisis Perlindungan Hukum Dan Pemberian Ganti Rugi Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Proyek Pembangunan Waduk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Desi Cicawati Kurnianingsih — 2025-07-16

Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur kerap menimbulkan konflik antara kepentingan negara dan perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya pemegang hak atas tanah. Salah satu kasus konkret yang menggambarkan persoalan tersebut adalah proyek pembangunan Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidakadilan dalam pemberian ganti rugi, rendahnya transparansi, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah serta mengevaluasi mekanisme pemberian ganti rugi dalam proyek tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan. Permasalahan utama meliputi rendahnya nilai ganti rugi, keterlambatan pembayaran, hingga ketidakpastian atas aset pengganti. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan secara optimal, sehingga dibutuhkan penguatan implementasi melalui peningkatan transparansi, akses terhadap bantuan hukum, dan pendampingan masyarakat.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Tanah Dengan Penerapan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik

Ahmad Fahrul Rizal — 2025-07-16

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi layanan administrasi pertanahan di Indonesia, salah satunya melalui penerapan sertifikat elektronik sebagai upaya modernisasi sistem pendaftaran tanah. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum sertifikat elektronik dalam sistem hukum pertanahan nasional serta dampak hukumnya terhadap perlindungan hak-hak pemilik tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikat elektronik secara hukum diakui sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan sertifikat konvensional, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketersediaan infrastruktur teknologi, tingkat kepercayaan masyarakat, dan potensi sengketa akibat gangguan sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah untuk memperkuat regulasi teknis, meningkatkan keamanan digital, serta melakukan edukasi publik guna memastikan bahwa digitalisasi pertanahan dapat berjalan efektif tanpa mengurangi perlindungan hukum bagi pemilik tanah.

Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran

Maulida Putri Restuning Ati — 2025-07-17

Permasalahn hukum terkait perkawinan termasuk salah satu permasalahan yang sangat kompleks, lebih-lebih dalam konteks masalah perkawianan campuran, terutama terkait harta bersama (gemeinschaftelijk vermogen) dan pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan menerapkan mekanisme pendekatan regulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya pengaturan harta hasil perkawinan campuran diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 yang pada substansinya mengatur bahwasannya segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai milik bersama, asalkan pasangan suami istri telah membuat perjanjian perkawinan sebelumnya. Namun, situasinya menjadi lebih rumit dalam konteks perkawinan campuran antara warga lokal Indonesia dan warga asing. Hal ini karena dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa WNA tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Sedangkan terkait akibat hukum harta bersama hasil perkawinan campuran adalah jika pasangan dalam perkawinan campuran tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah, maka secara hukum seluruh harta yang mereka peroleh selama masa perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama, meskipun sebagian dari harta tersebut secara hukum tidak dapat dimiliki oleh pihak yang berkewarganegaraan asing.

Efektivitas Hukum Penggunaan Materai Elektronik (E-Materai) Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce)

Rizqi Nur Azizah — 2025-07-17

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas hukum penggunaan e-materai dalam perjanjian jual beli online (e-commerce). Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan. Adapun analisis data menggunakan model kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan e-meterai dalam perjanjian jual beli online (e-commece), memiliki urgensi yang tinggi dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum di era digital. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 telah mengatur secara jelas bahwa dokumen yang menyatakan penerimaan uang di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) wajib dikenakan bea meterai agar sah secara hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Namun, efektivitas hukum dari ketentuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari belum optimalnya implementasi di tingkat pelaku usaha dan konsumen, kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum, belum tersedianya sistem yang mendukung dari pihak platform e-commerce, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya e-meterai dalam transaksi digital bernilai tinggi.

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Tarakan

Eka Aulia Ananda Putri — 2025-07-19

Kekerasan seksual yaitu suatu tindakan pelanggaran pada hak asasi manusia (HAM) sekaligus menjadi wujud diskriminasi yang memberikan penderitaan dari segi mental, fisik, atau dapat menyebabkan kerugian dari segi ekonomi dan sosial. Di antara lima kabupaten atau kota yang ada di provinsi kalimantan utara, kota tarakan yang paling banyak terjadinya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di kota tarakan yaitu antara lain, pencabulan anak dibawah umur, pelecehan seksual (sodomi) yang dilakukan oleh sesama jenis, tindakan asusila, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. walaupun sudah adanya peraturan khusus mengenai kekerasan seksual tetapi masih ada yang melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang, dan di yakini di luar dari data yang tercatat kemungkinan masih banyak yang menjadi korban kekerasan seksual tetapi tidak melaporkannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dan sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang diperoleh dalam bentuk data deskriptif analistis. Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: pertama, Implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kota tarakan hingga saat ini masih adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi, dan juga sudah dilakukannya sosialisasi rutin oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota tarakan dan polres kota tarakan akan tetapi kurang menyeluruh, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual dan hukum. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana kekerasan seksual di kota tarakan yaitu faktor keimanan, faktor trauma masa kecil, faktor ekonomi, faktor karena adanya konflik rumah tangga, faktor karena sering menonton video porno, faktor karena pergaulan bebas, faktor dari kurangnya kontrolan dari orang tua. Atau bisa juga karena faktor pakaian atau gaya bahasa, faktor lingkungan yang tidak baik, atau faktor pelaku yang mengalami kelainan psikologis misalnya pelaku ada mengalami orientasi seksual yang salah.

Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir

Syafa’atul Islamiyah — 2025-07-21

Bencana banjir merupakan salah satu bentuk bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Dalam konteks pemerintahan, pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip hukum pertanggungjawaban pemerintah daerah serta bentuk konkret pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam menghadapi bencana banjir. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana meliputi upaya preventif, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana yang terkoordinasi dan terencana. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan penanggulangan bencana banjir yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan perlindungan masyarakat.

Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Yang Berakibat Menyerang Kehormatan

Nadiyah Nadiyah — 2025-07-21

Perkembangan teknologi digital, khususnya Artificial Intelligence, telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, namun juga menghadirkan tantangan hukum baru. Salah satunya adalah penyalahgunaan Artificial Intellegence yang berdampak pada serangan terhadap kehormatan individu, seperti melalui pembuatan konten deepfake. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria dan proses terjadinya tindak pidana yang menyerang kehormatan serta menelaah pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan menyerang kehormatan dengan menggunakan Artificial Intelligence dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur kesengajaan, disebarluaskan untuk diketahui umum, dan berbentuk informasi elektronik. Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesiaa Nomor 1 Tahun 2024 memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku, namun belum mengatur secara eksplisit mengenai Arificial Intelligence sebagai alat atau pelaku tidak langsung. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi serta perlindungan hukum yang konkret bagi korban penyalahgunaan Artificial Intelligence

Upaya Kepolisian Sektor (POLSEK) Wonosari Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum POLSEK Wonosari Klaten

Khairunnisa Salsabila QRA — 2025-07-21

Tindak pidana ringan (tipiring) meskipun berimplikasi kecil, tetap berdampak pada ketertiban masyarakat dan memerlukan penanganan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Polsek Wonosari dalam menangani tindak pidana ringan serta kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris melalui wawancara dan observasi langsung terhadap PS Kanit Reskrim Polsek Wonosari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Wonosari menerapkan empat strategi: pre-emtif, preventif, represif, dan restorative justice. Strategi tersebut terbukti efektif dalam menekan angka tipiring, terutama penganiayaan ringan, miras, dan pencurian kecil. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kendala internal berupa keterbatasan personel dan eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum serta ketidakterlibatan saksi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya dan peran aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan.

Tinjauan Yuridis Tentang Peran PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Jual Beli Di Indonesia

Sidik Tri Nugroho — 2025-07-21

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus dilakukan sesuai ketentuan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peran sentral dalam proses ini karena memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai syarat sah peralihan hak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah serta efektivitasnya dalam menjamin legalitas dan mencegah konflik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab substantif, termasuk verifikasi dokumen, identitas para pihak, serta kewajiban perpajakan. Proses peralihan hak melalui PPAT mencakup pemeriksaan sertifikat, pembuatan akta jual beli, pendaftaran hak, pelunasan pajak, dan penyerahan sertifikat baru. Seluruh tahapan ini membuktikan bahwa PPAT memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan hukum dan tertib administrasi pertanahan.

Etika Kedokteran Islam Kontemporer: Menyuarakan Kritik Fatimah Mernissi Atas Diskriminasi Perempuan Dalam Fikih Kesehatan

Agung Budi Prasetiyono — 2025-07-21

Artikel ini mengkaji bagaimana pemikiran Fatimah Mernissi, seorang feminis Muslim terkemuka, dapat digunakan sebagai kritik terhadap bias gender dalam fikih kesehatan Islam. Dalam konteks pelayanan medis, perempuan seringkali mengalami pembatasan terhadap hak otonomi atas tubuhnya, terutama dalam hal kesehatan reproduksi dan seksual. Diskursus fikih klasik, sebagaimana ditunjukkan oleh Mernissi, banyak dipengaruhi oleh tafsir-tafsir hadis dan teks keagamaan yang sarat nuansa patriarki. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka (library research) dengan metode hermeneutika kritis, guna menganalisis teks-teks fikih dan hadis yang menjadi dasar etika kedokteran Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak tafsir keagamaan tidak merepresentasikan nilai keadilan gender dan justru melanggengkan kontrol sosial atas tubuh perempuan. Pemikiran Mernissi menggarisbawahi pentingnya membaca ulang teks-teks keagamaan dalam konteks sosial-politik yang membentuknya, serta menuntut pembaruan etika kedokteran Islam agar lebih menjamin keadilan, otonomi pasien, dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Dengan demikian, pembaruan fikih kesehatan melalui perspektif gender menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun sistem pelayanan medis yang lebih etis dan humanis.

Perlindungan Hukum Bagi Resiko Konsumen Terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal

Doni Kurniyanto — 2025-07-21

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya layanan keuangan berbasis digital, termasuk pinjaman online (pinjol). Meskipun menawarkan kemudahan akses, kehadiran pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial, seperti penagihan yang tidak etis, penyalahgunaan data pribadi, hingga tindakan intimidatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen korban pinjol ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana. Lembaga seperti OJK dan Satgas PASTI memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan melalui layanan pengaduan serta pemberantasan entitas ilegal. Namun demikian, perlindungan yang optimal menuntut sinergi antarlembaga, penguatan regulasi, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Kajian Hukum Tanggung Jawab Pidana Pemberi Pinjaman Online Atas Pelanggaran Data Pribadi Nasabah Gagal Bayar Pada Sistem Pinjaman Online

Isti Mauliana Ulfa — 2025-07-21

Perkembangan teknologi finansial (fintech), khususnya layanan pinjaman online (P2P Lending), turut meningkatkan risiko pelanggaran data pribadi nasabah. Banyaknya aduan masyarakat mengenai penyalahgunaan data oleh penyelenggara maupun pihak ketiga seperti debt collector menunjukkan lemahnya perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana penyelenggara pinjaman online atas pelanggaran data pribadi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentng Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara, sebagai pengendali data, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukan sendiri atau oleh pihak ketiga, berdasarkan prinsip strict liability dan vicarious liability. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU PDP, UU ITE, dan KUHP, sehingga diperlukan pengawasan ketat dalam pemrosesan data untuk melindungi hak subjek data.

Efektivitas Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Div/2024/PN.Krg)

Samuel Kuncoro Adi — 2025-07-22

Anak adalah subjek hukum dan aset bangsa yang berperan penting sebagai generasi penerus. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan mendapatkan perlindungan. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur sistem peradilan pidana anak, termasuk diversi, yang merupakan alternatif penyelesaian di luar peradilan. Diversi bertujuan mengurangi dampak negatif dari keterlibatan anak dalam kejahatan dan mendukung prinsip restorative justice. Perlindungan anak harus mencakup semua aspek, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi diversi di Karanganyar. Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk penulisan skripsi adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan cara pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. Hasil penelitian dari penulis : efektivitas diversi dalam penyelesaian perkara anak di Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Karanganyar masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan kompetensi aparatur penegak hukum dalam menangani kasus anak. Selain itu, terdapat kendala seperti: 1) Undang-undang yang belum jelas mengatur peran aparatur dalam diversi, 2) Kurangnya keahlian aparatur dalam menangani kasus anak, dan 3) Pemahaman masyarakat yang menganggap sanksi pidana sebagai solusi paling efektif untuk pelaku tindak pidana.

Analisa Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Upaya Penanganan Dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2023-2024 (Studi Kasus di Satlantas Polres Sukoharjo)

Risti Yulifah Arumdani — 2025-07-22

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Polisi lalu lintas dalam upaya menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Sukoharjo serta kendala yang dialami. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Sukoharjo. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa upaya penanganan dan penanggulangan meliputi tiga bidang utama: pre-emtif, preventif, dan represif. Dalam bidang pre-emtif, upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi tentang peraturan lalu lintas kepada masyarakat, pelajar, dan pengemudi melalui media dan langsung di komunitas. Bidang preventif mencakup patroli rutin, razia berkala, pemasangan rambu, serta penggunaan teknologi seperti CCTV dan lampu lalu lintas untuk mengurangi potensi pelanggaran. Sementara itu, bidang represif melibatkan penindakan langsung terhadap pelanggar dengan teguran atau tilang, termasuk penerapan tilang elektronik (ETLE) yang mengandalkan teknologi untuk mendukung penegakan hukum secara transparan dan efektif, sehingga dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib di Kabupaten Sukoharjo. Namun, satlantas polres Sukoharjo mengidentifikasi beberapa hambatan yang menghambat seperti Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas menyebabkan tingginya angka pelanggaran. Selain itu, terbatasnya sumber daya seperti personel dan alat bantu pengawasan seperti CCTV. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan rusak dan rambu-rambu yang kurang jelas, memerlukan koordinasi dengan dinas terkait untuk perbaikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Satlantas mengambil berbagai langkah, meningkatkan program edukasi dan sosialisasi lalu lintas, penggunaan teknologi canggih seperti CCTV dan tilang elektronik, kolaborasi dengan instansi pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas personel polisi lalu lintas.

Tinjauan Yuridis Terhadap Dokter Yang Melakukan Praktik Secara Telemedicine Berdasarkan Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Anita Paulina — 2025-07-22

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap dokter yang melakukan praktik secara telemedicine berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan oleh dokter secara telemedicine berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang meletakan hukum sebagai sistem norma. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada pengaturan yang detail tentang layanan medis berbasis online baik dalam ketentuan perundang-undangan maupun dalam ketentuan kode etik kedokteran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sejauh ini belum dapat dijadikan rujukan atas penyelenggaraan praktik kedokteran dengan menggunakan layanan medis berbasis online. Tanggung jawab hukum dokter dalam memberikan pelayanan medis berbasis online adalah tanggung jawab hukum secara perdata, pidana, dan administrasi, sedangkan tanggung jawab profesi akan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada pada kode etik kedokteran.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 Terhadap Penyumpahan Advokat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Adib Dwi Prasetyo — 2025-07-23

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 telah membawa perubahan terhadap prosedur penyumpahan advokat yang sebelumnya wajib dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum putusan tersebut terhadap proses penyumpahan advokat serta dampaknya dalam praktik sistem hukum pidana Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK memberikan fleksibilitas baru dalam pelaksanaan penyumpahan, namun di sisi lain memunculkan tantangan terkait integritas profesi dan harmonisasi antar-regulasi. Kajian ini menegaskan bahwa meskipun putusan MK dimaksudkan untuk memperluas akses keadilan, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip profesionalisme dan kode etik advokat.

Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Konstitusional Dan Hukum Positif

Ridwan Purnomo Aji — 2025-07-23

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga sosial keagamaan yang berperan memberikan solusi terhadap persoalan umat Islam, telah mengeluarkan Fatwa Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pernikahan beda agama hukumnya haram dan tidak sah. Bahkan, menurut pendapat qaul mu’tamad, pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahli Kitab juga termasuk dalam kategori pernikahan yang tidak sah dan haram. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai larangan pernikahan beda agama tercermin dalam berbagai peraturan, seperti Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 4 dan Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal-pasal tersebut menekankan bahwa sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan syariat Islam, dan secara eksplisit melarang pernikahan antara individu yang tidak beragama Islam. Artinya, pernikahan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim tidak diakui secara hukum dan dianggap batal demi hukum.Dengan demikian, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, pernikahan beda agama tidak memiliki legitimasi hukum. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk menjaga kesesuaian antara pelaksanaan perkawinan dan prinsip-prinsip agama, sekaligus menunjukkan bagaimana hukum nasional berupaya menjaga ketertiban sosial dan nilai-nilai religius dalam institusi keluarga.

Tinjauan Hukum Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Muhammad Ridwan Arridho — 2025-07-27

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi diakui sebagai alat bukti yang sah, namun penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan prinsip unus testis nullus testis pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun keterangan saksi sangat strategis dalam mengungkap kebenaran materiil, kekuatan pembuktiannya bersifat relatif dan harus didukung alat bukti lain. Pengecualian terhadap prinsip saksi tunggal juga dimungkinkan dalam perkara tertentu dengan pendekatan lex specialis. Oleh karena itu, sistem pembuktian pidana Indonesia menempatkan keterangan saksi secara proporsional dan hati-hati dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Atas Sengketa Antara Pemain Sepakbola Dengan Klub Sepakbola

Irfan Ariyanto — 2025-07-27

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap sengketa hubungan hukum antara pemain sepakbola dengan klub sepakbola di Indonesia. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan tehnik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Adapun analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pertama, hubungan hukum antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola adalah Perlindungan hukum terhadap sengketa hubungan kerja antara pemain sepakbola dengan klub sepakbola di Indonesia dilakukan melalui dua cara, perlindungan preventif yang dilakukan dengan adanya perjanjian kerja atau kontrak kerja antara pemain sepakbola dengan klub sepakbola. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Namun demikian FIFA sebagai badan hukum tertinggi yang menaungi sepakbola melarang penyelesaian sengketa yang terjadi dalam dunia sepakbola diluar mekanisme yang ditetapkan oleh FIFA yang didasarkan kepada Lex Sportiva.

Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karaganyar)

Adam Nur Ashim — 2025-07-28

Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun, implementasi RTH di Kabupaten Karanganyar masih menghadapi berbagai kendala, terutama maraknya alih fungsi lahan yang menghambat pencapaian target 30% luasan RTH, dengan minimal 20% untuk RTH publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan RTH. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan evaluatif, melalui pengumpulan data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen hukum serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian RTH publik baru mencapai 7,4%, dengan kekurangan sekitar 431,70 hektare dari target minimum. Meskipun terdapat komitmen pemerintah daerah melalui regulasi dan kolaborasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat dan upaya pembebasan lahan menjadi kunci utama dalam pemenuhan target RTH. Penataan RTH perlu didorong melalui sinergi kebijakan dan kesadaran kolektif masyarakat guna mewujudkan kota yang sehat dan berwawasan lingkungan.

Membedah Feminisme Perspektif Ahlu Sunnah Wal-Jamaah An-Nahdliyah

Siti Uswatun Khasanah — 2025-07-29

Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subbordinasi kaum perempuan, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Seiring perkembangan zaman KOPRI (Korp Perempuan Putri PMII) juga akan mengalami diferensiasi (proses pembedaan, perkembangan) dengan gerakan kelompok perempuan lainnya, di mana tugas KOPRI adalah merekognisi (mengakui/mengenal) pengharmonisan antara pandangan feminis dan pandangan keagamaan Ahlu Sunnah Wal-Jamaah An-Nahdliyah perkara hak-hak dan kewajiban perempuan, maka kita perlu membedah feminism perspektif Aswaja.

Menyoal Kembali Equalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Mengintegrasikan Sistem Ekonomi Nasional

Moh. Abu Mahmud — 2025-07-30

Sampai saat ini persoalan Undang-Undang Cipta Kerja belum juga menemukan titik temu, terkhusus pada aspek equalitas kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Sehingg Undang-undang ini menciptakan beberapa perspektif yang kontradiktif antara pemerintah sebagai fasilitator, yang mendapat penolakan keras oleh kelompok serikat pekerja karena dianggap lebih berpihak kepada kapitalis, konglomerat pengusaha dan pemilik modal. Setidaknya terdapat dua aspek penting yang dilanggar dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Hak Asasi Manusia, di mana pengaturan gaji dianggap lebih berpihak kepada pengusaha dari pada pekerja. Bila melihat realitas Kebijakan tersebut, maka tidak bisa dilepaskan dari demands akan perlunya pengaturan terkait dunia usaha, sehingga mendorong terciptanya the political system. Bila persoalan pekerja diantaranya terkait dengan upah, di mana dalam pandangan serikat pekerja, upah dan mekanisme pengupahan tidak sejalan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang dianut di Indonesia, dan mereduksi hak-hak dasar pekerja, serta cenderung mekanistik. Maka Undang-undang ini tidak berkeadilan sosial dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Problems In Regulating The Supervision Of The Investment Sector In The Work Copyright Law

Faisal Syarifudin Sallatalohy — 2025-07-30

This study analyzes the challenges in regulatory oversight of investment provisions as stipulated in Law No. 6 of 2023 concerning the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 2 of 2022 on Job Creation into Law. The regulation introduces a risk-based control system (Risk-Based Licensing) as an effort to simplify licensing and attract investment, including foreign capital. However, the analysis reveals that the risk-based oversight framework in the Job Creation Law remains highly problematic. The issues include ambiguities in risk assessment due to the omnibus law format, unclear oversight intensity, non-proactive supervision, and limited public involvement. These shortcomings have the potential to weaken state control over strategic sectors, open opportunities for legal violations by investors, and disregard the implementation of economic democracy as mandated by Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution. This study employs normative legal methods with a qualitative analysis approach to legislation and legal doctrine. The findings emphasize the need for reformulating the oversight system to ensure state control and public participation in safeguarding economic sovereignty and national interests.

Tinjauan Hukum Mengenai Penjualan Obat Penenang Tanpa Resep Dokter Di Platform E-Commerce

Indira Itba Rossyati — 2025-07-30

Perkembangan e-commerce di Indonesia telah membuka peluang positif dalam digitalisasi ekonomi, namun juga memunculkan tantangan serius, salah satunya adalah penjualan obat penenang tanpa resep dokter secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum dan implikasi pidana terhadap pelaku penjualan obat penenang di platform e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan obat penenang tanpa resep dokter melalui e-commerce merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 12 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar. Selain itu, platform e-commerce yang lalai mengawasi konten penjualan juga dapat dikenai sanksi administratif. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, BPOM, penegak hukum, dan penyelenggara platform untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut.

Implementasi Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

Muhammad Noor Fajari HS — 2025-07-30

Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 merupakan pedoman nasional bagi pemerintah desa dalam menyusun rencana kerja dan mengelola dana desa secara tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan tersebut di Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendes PDTT di Desa Jelapat I tergolong efektif. Hal ini terlihat dari komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, pemanfaatan sumber daya secara adaptif meskipun ada perubahan anggaran akibat pandemi, serta birokrasi yang berjalan transparan dan terorganisir. Namun, beberapa hambatan masih ditemui, seperti pembatasan mobilitas saat PPKM, refocusing anggaran yang menunda program fisik, dan keterbatasan fiskal desa. Selain itu, kepala desa berperan penting sebagai pengarah dan pengoordinasi pelaksanaan kebijakan. Ia mampu menerjemahkan regulasi pusat, mengoptimalkan potensi lokal, serta menunjukkan kepemimpinan yang kolaboratif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan program.

Synergistic Influence Of Company Objectives, Organizational Structure, And Business Law On Business Activities

Hasir Budiman Ritonga — 2025-07-30

Background: In an era of globalization and increasingly complex business competition, synergy between company goals, organizational structure, and business law is a crucial factor in determining the effectiveness of business activities. This research aims to analyze the extent to which these three elements influence each other and contribute to the smooth and successful operations of the company.

Research method: The research method used was a quantitative approach with a survey of 120 respondents from various companies in the manufacturing and service sectors in Indonesia. The data analysis technique uses multiple linear regression to test the simultaneous relationships between variables.

Research results: The results show that corporate goals, organizational structure, and business law together have a significant effect on business activities, with the largest contribution coming from adaptive and flexible organizational structures.

Conclusion: The conclusions of this study confirm the importance of strategic planning that is in line with legal regulations and the establishment of organizational structures that support the achievement of corporate goals. The research recommendations suggest a continuous synchronization between the company's vision and legal regulations as the foundation of business sustainability.

Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Rumah Subsidi Di PT. Putra Utama Mandiri Kabupaten Sukoharjo

Abubakar Ghifari Bana’mah — 2025-07-31

Tujuan penelitian ini adalah yntuk mengetahui pemberian perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Putra Utama Mandiri kepada pembeli perumahan subsidi. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer, yang berupa wawancara dengan pihak PT. Putra Utama Mandiri, selain data primer juga digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Adapun analisis data menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli rumah subsidi telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Permen PUPR No. 11/2019, dan KUHPerdata, namun implementasinya masih lemah. Banyak pengembang tidak menjalankan kewajiban secara konsisten, terutama terkait PPJB yang disusun sepihak dan tidak transparan. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia belum optimal, karena keterbatasan literasi hukum, biaya, dan aksesibilitas, yang menghambat konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya.

Perspektif Gender Dalam Peraturan Sosial Dan Hukum: Perempuan Sebagai Kepala Keluarga

Marfuansyah Yoga Pangestu — 2025-08-02

Fenomena perempuan sebagai kepala keluarga di Indonesia semakin meningkat seiring dinamika sosial seperti perceraian, kematian pasangan, dan keputusan hidup mandiri. Namun, sistem hukum dan kebijakan sosial di Indonesia belum sepenuhnya mengakui dan mengakomodasi realitas ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi perempuan kepala keluarga dalam kerangka hukum, regulasi sosial, dan akses terhadap hak-haknya, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis berbasis gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan berbagai peraturan daerah masih memuat norma patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga secara eksklusif. Selain itu, hambatan struktural dan stigma sosial menghambat perempuan dalam mengakses bantuan sosial, administrasi kependudukan, dan legitimasi publik. Melalui pendekatan keadilan gender, studi ini merekomendasikan reformasi kebijakan dan hukum untuk mengakui perempuan sebagai kepala keluarga secara sah dan setara. Kesetaraan substantif diperlukan agar negara mampu menjamin perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga, tanpa diskriminasi berbasis gender.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dengan Hukum Islam)

Nur Kamalia — 2025-08-04

Pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak tercatat dalam sistem administrasi negara atau yang kerap disebut sebagai pernikahan siri telah melahirkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan semacam ini sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan resmi atas status nasab, hak untuk mendapatkan warisan, serta hak asuh menurut ketentuan hukum nasional. Walaupun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perluasan makna anak luar kawin sebagai bentuk perlindungan hukum, implementasinya di lapangan masih terganjal oleh persoalan sosial dan aspek administratif. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah serta membandingkan bentuk perlindungan hukum bagi anak dari pernikahan siri menurut perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, melalui pendekatan terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan analisis komparatif antar sistem hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara syar’i tetap memiliki hak-hak dasar, seperti hak atas nasab, hak memperoleh nafkah, hak pewarisan, dan hak pengasuhan, selama pernikahan tersebut memenuhi syarat menurut ajaran agama. Sebaliknya, dalam hukum nasional, hak-hak tersebut hanya dapat diperoleh apabila terdapat pengakuan secara hukum dari pihak ayah atau melalui penetapan pengadilan. Perbedaan pandangan antara dua sistem hukum tersebut mencerminkan belum terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin perlindungan hak anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah untuk menyelaraskan hukum guna memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi secara adil dan menyeluruh, sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi arah reformasi hukum keluarga di Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak dan keadilan sosial.

Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjuan Filosofis)

Johannes Manurung — 2025-08-04

Keberadaan undang-undang yang mengatur izin poligami bertujuan untuk membentuk ketertiban umum, memberikan perlindungan, dan jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban dalam hubungan yang diatur. Selain itu, untuk melindungi hak semua orang. Oleh karena itu, syarat formal poligami akan memastikan pencapaian tujuan perkawinan secara yudisial. Dengan demikian, izin poligami secara filosofis memungkinkan pencapaian tujuan perkawinan dan mendidik masyarakat agar sadar akan peraturan yang berlaku.

Analisis Hukum Terhadap Praktik Pemaksaan Kontrasepsi Pada Perempuan Difabel

Thoyib Joko Tri Santoso — 2025-08-05

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap perempuan difabel yang menjadi korban pemaksaan kontrasepsi dan kekerasan seksual. Perempuan dengan disabilitas merupakan kelompok rentan yang sering mengalami diskriminasi dan kekerasan, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Meskipun berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan tersebut, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan difabel belum terlaksana secara efektif, terutama dalam kasus pemaksaan kontrasepsi. Diperlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum, memberikan akses layanan kesehatan dan rehabilitasi, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan.

Efektivitas Perda Nomor 3 Tahun 2022 Dalam Mewujudkan Aksesibilitas Trotoar Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin

Astri Dewiyanti — 2025-08-06

Hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dijamin dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah penyediaan trotoar yang dapat digunakan dengan aman dan nyaman oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh aturan tersebut benar-benar diterapkan, terutama Pasal 89 huruf o yang mengatur hak aksesibilitas di trotoar jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara bersama Dinas Sosial, Dinas PUPR, dan 14 penyandang disabilitas fisik (pengguna kursi roda atau tongkat penyangga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda ini masih belum efektif. Trotoar banyak yang dibangun tidak sesuai standar, bahkan sebagian besar tidak memiliki ramp dengan kemiringan yang layak. Selain itu, fungsi trotoar sering terganggu karena dipakai untuk berdagang atau parkir kendaraan. Pengawasan dari pemerintah juga belum berjalan maksimal. Sayang sekali jika trotoar yang telah menelan anggaran miliaran rupiah ternyata belum mampu memenuhi tujuan utamanya, yaitu memberikan ruang aman dan layak bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komitmen dan keberpihakan terhadap hak disabilitas belum benar-benar menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Keluarga Sebagai Pilar Pembentukan Akhlak Mulia (Integrasi Nilai Keislaman Dan Psikologi)

Muhammad Iqbal Syauqi — 2025-08-06

Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam pembentukan karakter serta akhlak mulia seseorang. Dalam pandangan Islam, keluarga memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaatan kepada Allah SWT, serta membentuk perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Sementara itu, psikologi memberikan pendekatan ilmiah untuk memahami perkembangan moral, emosi, dan perilaku individu. Artikel ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip psikologi guna mendukung peran keluarga sebagai pilar utama dalam pembentukan akhlak mulia. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis konsep-konsep keislaman dan psikologi. Hasil temuan menunjukkan bahwa perpaduan pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman dengan pendekatan psikologis yang relevan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung perkembangan akhlak anak. Hal ini menegaskan pentingnya sinergi antara agama dan ilmu pengetahuan untuk membangun generasi yang berakhlak mulia.

Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah

Ikrimah Ikrimah — 2025-08-06

Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Program ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan memperkuat infrastruktur desa, meningkatkan segi kualitas sumber daya manusia, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Namun, kenyataannya implementasi dana desa ternyata masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait tata kelola, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang masih terbatas. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dan sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu proses penelitian yang diperoleh dalam bentuk data deskriftif analistis. Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil bahwa saat ini penggunaan dana desa untuk pembangunan desa masih kurang optimal, terdapat berbagai tantangan seperti, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dan keterbatasan partisipasi aktif masyarakat dalam hal pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menghambat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana desa secara optimal.

Tinjauan Kritis Terhadap Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pendidikan

Deviana Yasinta Mia Anjani — 2025-08-07

Pelecehan seksual di lingkungan pendidikan telah menjadi isu krusial di Indonesia, seringkali luput dari perhatian publik atau bahkan ditangani secara tidak memadai, berdampak fatal pada korban dan merusak integritas lembaga pendidikan. Lingkungan pendidikan, yang semestinya menjadi ranah aman bagi pertumbuhan intelektual dan personal, justru tercoreng oleh insiden pelecehan seksual yang menimbulkan trauma mendalam, mengganggu konsentrasi belajar, dan menghambat perkembangan psikososial korban. Berbagai kasus yang terungkap menunjukkan adanya pola kesulitan pelaporan, kurangnya kepercayaan korban terhadap sistem, serta kelemahan signifikan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban di tingkat institusi. Makalah ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan kritis terhadap penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan di Indonesia, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap kerangka hukum yang berlaku, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta regulasi sektoral seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dan Nomor 55 Tahun 2024. Kajian ini mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam praktik, mulai dari kurangnya pemahaman dan sensitivitas di kalangan penegak kebijakan, resistensi budaya patriarki dan kecenderungan victim blaming, hingga minimnya sumber daya dan mekanisme penanganan yang belum optimal. Hasil analisis menegaskan bahwa meskipun telah ada upaya legislasi yang progresif, masih diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran dan edukasi, serta perubahan budaya kolektif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar bebas dari pelecehan seksual dan mampu memberikan keadilan serta pemulihan yang komprehensif bagi korban.

Sistem Poligami Di Indonesia

Alif Zainal Arifin — 2025-08-10

Ini membahas praktik poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, dengan batas maksimal empat istri dan syarat berlaku adil. Secara historis, poligami telah dipraktikkan jauh sebelum Islam, bahkan di berbagai peradaban kuno, dan dalam Islam diatur melalui QS. An-Nisa ayat 3 sebagai solusi sosial pasca Perang Uhud. Di Indonesia, pengaturan poligami terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan alasan sah, persetujuan istri, serta izin pengadilan. Poligami memiliki manfaat, seperti mengatasi ketidakseimbangan jumlah gender dan masalah keturunan, namun juga berpotensi menimbulkan madharat seperti ketidakadilan dan kecemburuan antar istri. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan menjadi syarat utama agar poligami tidak menimbulkan konflik, serta perlunya kesadaran hukum dan pertimbangan matang sebelum memutuskan berpoligami.