Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

Sosiologi Hukum Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Keadilan Sosial, Dan Realitas Sosial

2026-10-10T09:45:06+00:00

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai institusi sosial yang keberadaannya dipengaruhi oleh nilai, budaya, struktur kekuasaan, dan perkembangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan antara peraturan dan praktik, ketimpangan akses terhadap keadilan, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan sosiologi hukum dalam memahami efektivitas hukum serta menjelaskan pentingnya pendekatan sosial dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak cukup diukur berdasarkan kelengkapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dinilai dari kemampuan hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan perlindungan yang setara, serta mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, sosiologi hukum memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan hukum Indonesia yang responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Konstruksi Logika Hukum Islam Dalam Pembagian Bersama Pascaperceraian Bagi Istri Yang Tidak Bekerja (Studi Pustaka)

2026-10-17T12:45:58+00:00

Artikel ini mengkaji konstruksi logika hukum Islam dalam pembagian harta bersama pasca perceraian bagi istri yang tidak bekerja secara formal. Persoalan utama yang diangkat adalah apakah istri yang tidak berkontribusi secara finansial tetap berhak memperoleh bagian harta bersama, serta bagaimana prinsip keadilan dan Maqashid Syariah digunakan dalam menilai kontribusi istri terhadap kelangsungan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kaidah fikih, dan konsep Maqashid Syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan pembagian harta bersama sebesar 50:50 bagi mantan suami dan istri, sepanjang tidak ada perjanjian lain; ketentuan ini berlaku tanpa membedakan apakah istri bekerja atau tidak. Dalam logika hukum Islam, istri yang mengurus rumah tangga, mengasuh anak, dan mendukung suami tetap memiliki kontribusi yang bernilai hukum, sehingga perannya tidak boleh diabaikan hanya karena tidak menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, pembagian harta bersama sebaiknya tidak dipahami secara kaku sebagai pembagian formal, melainkan harus ditempuh melalui penafsiran yang berorientasi pada keadilan substantif, kemaslahatan keluarga, perlindungan hak istri, dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Artikel ini menyimpulkan bahwa istri yang tidak bekerja tetap berhak atas harta bersama dan berpotensi memperoleh porsi yang lebih besar apabila kontribusi domestiknya serta kondisi ekonominya setelah perceraian dipertimbangkan oleh hakim.

Penggunaan Penalaran Deduktif Dalam Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Hukum Perjanjian Indonesia

2026-10-18T01:50:56+00:00

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diakaomodasi dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikann otonomi bagi para pihak untuk meruuskan substansi perjanjian. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan wajib tunduk pada limitasi normatif seperti syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) serta pembatasan kausa terlarang (Pasal 1337 KUHPerdata). Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan penalaran deduktif dalam menganalisis batasan asas kebebasan berkontrak serta menguji korelasi antara norma hukum umum, dan kesepakatan para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis secara deskriptif-analitis berbasis logika soligisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran deduktif berperan krusial dalam menghubungkan norma hukum abstrak dengan kasus konkret secara logis dan sistematis. Pengujian deduktif membuktikan bahwa consensus para pihak tidak dapat mengesampingkan larangan hukum yang bersifat memaksa, serta membantu membedakan syarat keabsahan subtansial dengan formalitas administratif. Dengan demikian, penalaran deduktif memastikan bahwa asas kebebasan berkontrak diterapkan secara terstruktur tanpa mengabaikan batas-batas hukum positif di Indonesia.